Recent Posts

Contributors

Komite dan Sekolah Meminta Biaya Rp.170.000, Dengan Alasan Keperluan UNBK.

Sabtu, 13 Oktober 2018



desakunews.id - Luwu Utara, Sejumlah orangtua siswa SMPN 11 Sabbang mengeluhkan pungutan yang dilakukan oleh pihak komite dan sekolah setempat.

Dimana masing-masing siswa yang akan mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang akan dilaksanakan Maret 2019 mendatang, dimintai sejumlah uang untuk pembelian komputer.

Adapun besaran pungutan tersebut paling sedikit Rp.170 ribu per siswa.

Salah seorang wali murid yang enggan disebutkan namanya membeberkan, pungutan tersebut dilakukan karena komputer sekolah tidak adan untuk pelaksanaan UNBK.

Sementara, Pemerintah Kabupaten mewajibkan sekolah untuk melaksanakan UNBK. Pada akhirnya pihak sekolah melalui komite membebankan siswa untuk membayar uang guna memenuhi kebutuhan komputer.

�Pihak sekolah di tanya soal keputusan pungutan untuk pembelian unit komputer, pihak Sekolah pun mengatakan, melalui komite yang bertanggung jawab. Padahal menurutnya hasil rapat wali murid sebagian besar menolak tapi komite tetap memutuskan harus membayar,� ungkap wali murid tersebut, Sabtu, 13/10/2018.

Ia bersama sejumlah wali murid lainnya mengaku keberatan dengan pungutan tersebut. �Setahu kami kebutuhan komputer itu sudah menjadi tanggungjawab pemerintah. Sudah ada anggarannya, kok malah membebankan siswa,� imbuh wali murid tersebut.

Terpisah, Ketua Fraksi Dasdem Petrus Palebangan Rantetoding, ST Luwu Utara, meminta pihak sekolah tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun. Sebab, kata dia, pelaksanaan UNBK semuanya ditanggung oleh APBD.

�Tidak boleh itu (pungutan,red). UNBK tidak dipungut biaya walaupun berdasarkan dari komite sekolah� ujarnya singkat.

Dirinya menjelaskan, komite tidak berhak untuk meminta iuran kepada wali murid untuk UNBK, karena menurutnya UNBK sudah tercover oleh anggaran Pemerintah Luwu Utara.

�Seluruh komite baik tingkat SD maupun SMP tidak berhak meminta iuran untuk segala apapun kepada wali murid. Karena komite juga merupakan sebagian fungsi kontrol sekolah,� imbuhnya.

Sementara, Kepala SMPN 11 Sabbang D.Dae enggan menanggapi terkait persoalan itu. �Itu urusannya komite, tanya langsung ke komite,� tukasnya. (yustus)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar